Analisis Pengamat, Nasdem-PKS Gabung Prabowo-Gibran, Tinggalkan Anies Sendiri di Barisan Perubahan

Pewarta: Arie I Editor: Ct80 I Minggu 18-02-2024

BERITA-Pemilu

NASIONAL, Jakarta-swaraproletar.id- Anies Baswedan terancam sendirian tanpa kekuatan politik di barisan perubahan.

Pasalnya, partai pengusung Koalisi Perubahan berpotensi merapat ke kubu Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan kepada pendukungnya bahwa dirinya tak akan bergeser dari barisan perubahan.

Diketahui, hasil Pilpres 2024 hampir pasti menunjukkan pasangan Pabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang paling unggul.

Untuk sementara Prabowo-Gibran memperoleh suara 57,4 persen dengan total suara yang masuk hingga pukul 00.00 WIB 63,14 persen.

Melihat realita itu, sangat sulit buat pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengejarnya.

Pengamat politik Jerry Massie mengatakan, peta koalisi pun bakal segera berubah.

Prabowo-Gibran yang tadinya didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda dan PSI, tampaknya akan kedatangan ‘tamu’ baru.

Menurut Jerry, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem bakal bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Diketahui saat ini perolehan suara sementara PKS 7,61 persen.

“Memang sejauh ini belum ada pernyataan resmi PKS akan merapat ke koalisi Prabowo. Tapi saya nilai PKS secara aspek probabilitas politik besar kemungkinan mereka merapat dan bergabung dengan koalisi Prabowo,” ujar Jerry kepada Tribun, Sabtu (17/2/2024) dini hari.

Menurut Jerry, ada dua indikator kuat PKS bakal bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Pertama, dalam beberapa kesempatan Pilpres, PKS selalu mendukung Prabowo.

Jadi antara Gerindra-PKS punya masa lalu yang indah. Hubungan mereka pun baik-baik saja.

Kedua yakni faktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.

“Saya pikir PKS pernah masuk kabinet SBY saat mereka berkoalisi pada 2004 silam. Apalagi sebelum hengkang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Demokrat terlihat mesra di Koalisi Perubahan,” Kata Jerry.

Direktur P3S ini juga menyebut PKS dan Jokowi punya kenangan indah saat bersama-sama menjadi koalisi saat ayah kandung Gibran tersebut menjadi Wali Kota Surakarta beberapa waktu silam.

“Saya yakin Gibran juga akan legowo apalagi Jokowi,” kata Jerry.

Menurut Jerry, Partai Nasdem juga kemungkinan bergabung dukung Prabowo-Gibran.

“Kalau PKB potensi koalisi kecil, lantaran Cak Imin (Muhaimin Iskandar) meninggalkan Prabowo sebelum berduet dengan Anies Baswedan,” ujarnya.

Masuknya PKS dan Partai Nasdem ini lanjut Jerry bakal mengulang terjadinya koalisi tambun 2019, di mana ada sembilan partai politik yang bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Bisa jadi koalisi gemuk seperti 2019 lalu,” ujarnya.

Nasib PDIP

PDIP diprediksi bakal menjadi oposisi ditemani Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kalau PPP PT 4 persen maka kemungkinan mereka akan bersama PDIP sebagai oposisi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap PDIP tidak menjadi oposisi.

Menurut Muzani, Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia.

Termasuk kekuatan dari kubu lawan politiknya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“(PDIP mau oposisi) Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan,” kata Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kwitang di Jalan Kembang VI, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo juga bakal segera menemui tokoh hingga pimpinan partai politik (parpol) kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud. Termasuk, tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

“Baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau,” katanya.

Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sudah mulai terjalin.

Namun, ia tidak menampik bahwasanya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.

“Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu Insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03,” ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau,” pungkasnya.

PDIP Siap Oposisi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” ujarnya.

“Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” imbuh Hasto.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

(Sumber: TRIBUNKALTIM.CO)

By Redaksi: swaraproletar.id@merahmerdeka