Membatasi hak pemilik lahan, Peran KMS dipertanyakan?

0
227
Foto: Muhar Rozi Muis / Komisariat LemkoPI-Nusantara Bengkulu (dok: SP.id)
Pewarta: Arie I Editor: Ct80 I Minggu 28-01-2024
BERITA-Hukum
DAERAH-Mukomuko-swaraproletar.id- Kembali beberapa Media lokal diKabupaten Mukomuko beberapa hari ini mengangkat isu seputar larangan pemasangan patok lahan Perkebunan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) Air  Berau Estate (ABE) oleh beberapa oknum Masyarakat yang tergabung dalam kelompok Koalisi Masyarakat Sipil  (KMS).
Kelompok KMS ini beralasan pemasangan patok lahan tersebut tidak melibatkan pihaknya sehingga dianggap tidak layak dan tidak sah.
Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan status dan legalitas kelompok KMS ini, dalam konteks perannya dalam memberikan keputusan sah atau tidaknya lahan Perusahaan ini dipasangi patok.
Komisariat LemKoPI-Nusantara Bengkulu Muhar Rozi Muis menyayangkan tindakan kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat seperti ini dalam melakukan hal-hal provokasi terhadap sejumlah orang untuk menumbuhkan konflik baru untuk kepentingan beberapa orang terhadap investor di Daerah.
“Jujur saya memantau beberapa tahun belakangan ini banyak sekali oknum Lembaga-lembaga Advokasi dan sejumlah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat sengaja menciptakan dan mencari perkara dengan sejumlah Perusahaan-perusahaan di Daerah.
Foto: Ilustrasi Pemasangan Patok Tanah (dok: SP.id)
Kita semua tau oknum Lembaga dan Oknum kelompok-kelompok ini sejatinya bukan sepenuhnya memiliki tendensi kemanusiaan atas nama Masyarakat, melainkan ada kepentingan personal yang jauh lebih besar menjadi target mereka,
Investor tidak menjadi optimal dalam bekerja, dan yang menyedihkan, kadang mereka lupa kalau sebagian karyawan diperusahaan yang mereka targetkan tersebut adalah putra-putri desa setempat, kan kasihan seandainya terjadi sesuatu dengan Perusahaan oleh karena konflik yang mereka buat otomatis karyawan-karyawan ini akan menjadi korban,
Lanjut Muhar, Berkenaan dengan Pemasangan patok ini, inikan urusan pemilik lahan dengan BPN, dan ini adalah bagian dari kewajiban pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat 3 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan kewajiban pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah untuk menempatkan tanda-tanda batas atau patok tanah terhadap tanahnya.
Dan hati-hati, pada pasal 389 dan 385 angka 1 KUHP tentang menggeser batas tanah orang lain bisa dikenai empat tahun Penjara lo, kalau dirasa kurang pas, tidak sesuai aturan dan hukum, Kelompok Masyarakat seperti KSM ini atau kades setempat bisa melaporkan ke BPN atau ke kepolisiaan ini ranahnya, bukan justru sedikit-sedikit mempresure Perusahaan dengan mengajak orang untuk demo,
Negara ini negara  hukum dan menyelesaikan sengketanya ya di ruang hukum, ada polisi, Jaksa dan hakim yang memutuskan salah atau tidak dan sah atau tidaknya, biarkan investor didaerah bekerja dengan optimal.
Ada kesalahan di bahas dengan baik dengan melibatkan stakeholder yang ada, biar bagaimanapun setiap investor itu membawa keuntungan tidak sedikit untuk daerah dari pajak, CSR dan menekan tingkat pengangguran di Daerah, jangan terusan dirongrong dengan mengatasnamakan Masyarakat dan kemanusiaan”. Tutup Muhar.
(Sumber: SP.id)
By Redaksi:swaraproletar.id@merahmerdeka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here