Banyak kejanggalan, Hasil P3K Jalur Khusus Mukomuko diduga manipulasi data

0
386
Foto: Ilustrasi ASN (dok: SP.id), Jumat (01/12)
Pewarta: Bambang S I Editor: Ct80
MedianyaPEMILU RAYA
BENGKULU-Mukomukoswaraproletar.id Dikutip dari Radarmukomuko.com tentang syarat dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional, yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 648/2023.
Pemerintah akan mengutamakan dua kategori honorer untuk langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pelaksanaannya, KemenPAN-RB telah mempersiapkan kuota sebanyak 80% untuk dua kategori tersebut. Sedangkan kuota 20% sisanya akan dibuka untuk formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan Nilai Ambang Batas dan peringkat terbaik.
Dua kategori yang dimaksud adalah eks THK-II dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik.
Dalam Seleksi PPPK yang juga diikutsertakan oleh sejumlah peserta dari Kabupaten Mukomuko baru-baru ini diduga banyak terjadi kecurangan berkenaan dengan masa pengabdian peserta, sebagaimana yang telah diatur dalam syarat pengangkatannya tersebut.
Menurut informasi yang beredar, pengangkatan PPPK Kabupaten Mukomuko tersebut terjadi disejumlah Dinas dan instansi khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dibeberapa Kecamatan, seperti Kecamatan Teramang Jaya dan Puskesmas Kecamatan Pondok Suguh, dan dibeberapa instansi lain.
Adapun beberapa kejanggalan yang dimaksud adalah, berkenaan dengan lama masa tugas (Pengabdian) yang bersangkutan diketahui tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.
Info terbaru, diantara dokumen yang diduga dimanipulasi oleh beberapa peserta adalah jumlah Absensi kehadiran peserta dalam melakukan tugas dibawah satu Tahun, dan masa tugas yang terputus-putus (Stop Out) oleh beberapa alasan, dan kemudian bertugas kembali.
Akibat dari ketidak transparannya Pemkab Mukomuko dalam melakukan seleksi ini mengakibatnya banyak peserta yang benar-benar memenuhi syarat menjadi korban dan tidok lolos.
Untuk itu beberapa peserta yang merasa menjadi korban hal tersebut, meminta Pemkab untuk melakukan Evaluasi dan kajian ulang atas pengangkatan PPPK yang dianggap sudah lolos seleksi.
(Sumber: Kabiro SP/MM)
By Redaksi: swaraproletar.id@merahmerdeka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here