Foto: Nursalim Waka 1 DPRD Kabupaten Mukomuko, Rabu 09/08/’23
Pewarta: Bambang saputra – Editor: Ct’80
Bengkulu-Mukomuko, Swaraproletar.id – DPRD Kabupaten Mukomuko, imbau semua pihak agar berperan aktif secara profesional melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko baik itu pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDes.
Hal itu penting dilakukan, agar seluruh kegiatan yang dianggarkan dengan dana APBD-APBN bisa terlaksana dengan baik dan maksimal serta agar mutu dan kualitas pembangunan itu tetap terjaga dan terlaksana sesuai perencanaan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam jangka waktu lama.
Hal tersebut ditegaskan oleh wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Mukomuko, Nursalim ketika dikonfirmasi Senin, (07/08/2023) terkait beberapa titik pembangunan peningkatan jalan yang menggunakan Anggaran dana APBN diKabupaten Mukomuko saat ini.
Nursalim menjelaskan!, himbauan ini berkaitan dengan pembangunan daerah dalam skema Instruksi Presiden tahun 2023 yang diserahkan untuk Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.136 miliar yang dianggarkan untuk pembangunan tiga ruas jalan penghubung disejumlah desa terpencil di Kabupaten Mukomuko.
Nursalim juga menjelaskan, adapun rincian penggunaan dana inpres sebesar Rp136 miliar ini, sebesar Rp.55,7 miliar untuk peningkatan ruas jalan dari simpang PT Maju Desa Talang Baru menuju Kecamatan Malin Deman, Rp.23,3 miliar untuk peningkatan ruas Jalan Suka Maju – Bukit Makmur, Kecamatan Penarik dan Rp. 58,7 miliar untuk perbaikan ruas jalan Desa Tanah Rekah- Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam.
“Tentu pembangunan sejumlah ruas jalan ini, perlu pengawasan dari semua pihak termasuk pengawasan dari masyarakat agar pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada. Mungkin kita sudah biasa dengar proyek bermasalah di sana sini misalnya, pekerjaan tidak selesai tepat waktu, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pengerjaan atau perencanaan dan masalah -masalah lain. Itu bisa saja terjadi diakibatkan kurangnya pengawasan dari semua pihak termasuk masyarakat,” jelas Nursalim.
Politisi Demokrat ini, menambahkan, peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi setiap pembangunan di daerah sangat diperlukan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk atau wujud kepedulian terhadap daerah. ia juga berharap, agar seluruh kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten Mukomuko yang menggunakan Anggaran tersebut haruslah berjalan sesuai perencanaan yang ada, sehingga nanti seluruh program yang dijalankan pemerintah daerah bisa optimal.
“Jangan sampai nanti ditengah minimnya anggaran di daerah. justru kualitas pengerjaan proyek di lapangan tidak maksimal. Kita juga meminta seluruh Stakeholders terkait dan Khususnya DPRD Mukomuko sebagai Lembaga pengawasan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat akar rumput untuk melakukan upaya maksimal dalam mengawasi seluruh aktifitas pihak pekerja dalam rangka penyelamatan Anggaran Dana negara ini” demikian Nursalim.
By redaksi: KP-BO-Swaraproletar.id @merahmerdeka
